Workshop Hasil Penelitian KPI di Desa Bukor

Hasil dari penelitian yang dilakukan KPKM (Konsorsium Pemberdayaan Kelompok Marginal Desa) di Desa Bukor disampaikan dalam forum workshop bersama dengan warga. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Januari 2017. KPKM bekerja sama dengan IRE, PSPK UGM, Lakpesdam PBNU, KPI, Mitra Wacana, dan CCES melakukan penelitian di Desa Bukor selama kurang lebih satu bulan, terhitung mulai bulan Januari hingga bulan Desember. Penelitian ini mendapat dukungan dari DFAT melalui Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).

20170114_100717 (FILEminimizer)

Penyampaian hasil penelitian pada workshop ini dibuka oleh Ibu Wiwik dan Ibu Bayu selaku perwakilan dari Koalisi Perempuan Indonesia, dan dibantu Ibu Diana selaku perwakilan dari Mitra Wacana. Pada workshop ini dihadiri sebanyak 26 orang dari warga Desa Bukor sendiri. Diantaranya Kepala Desa Bapak Mathari, S.IP, Sekretaris Desa Bapak Ahmadi, S.IP, beberapa perangkat desa seperti 6 kepala dusun, 5 panitia penyelenggara, 4 perwakilan dari mahasiswa KKN Tematik UMD, dan selebihnya warga desa.

Seperti yang di jelaskan pada berita sebelumnya pada tanggal 4 Desember 2016, bahwa kegiatan bertujuan untuk dapat memotret situasi dan kondisi terkini, praktik-praktik akuntabilitas sosial dan inklusi sosial, sehingga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan program-program kegiatan lanjutan yang diharapkan akan berdampak pada bekerjanya democratic governance yang inovatif di desa tersebut. Assessment ini melibatkan perangkat desa atau pemerintah desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi, dan Kasun), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di desa (LPMD, PKK, Fatayat NU, Karang Taruna, kelompok Tani, dan Posko Merdeka), komunitas (Hadrah dan Dangdutan), serta masyarakat umum terutama kelompok marginal (perempuan, janda, lansia, buruh tani, penyandang difabelitas, ODHA, dan miskin desa).

Adapun sebagian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh KPKM sebagai berikut:

  1. Dalam perspektif politik, transformasi pemerintahan desa dengan UU Desa dan dana Budaya patriarki di Desa Bukor sangat kental. Hal ini terlihat pada struktur pemerintahan dan juga pimpinan serta anggota lembaga di desa keseluruhan adalah laki-laki yaitu muali dari pemerintah desa LPMD, BPD, dan Ketua RT/RW.
  2. Desa Bukor mendapatkan program inovasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Dalam program tersebut desa diberikan instalasi jaringan dan aplikasi system informasi desa dalam mewujudkan system informasi desa (SID). Pelatihan pengelolaan pelayanan berbasis aplikasi SID menjadi salah satu kegiatan dalam program tersebut. Implementasi pelatihan tersebut bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam program KKN Tematik.
  3. Antusias masyarakatnya dalam pembangunan desa salah satunya diindikasikan dengan adanya keterlibatan masyarkat dalam kegiatan desa seperti musyawarah desa. Laki-laki masih mendominasi dalam musyawarah desa, meski demikian perempuan yang hadir mencapai 30% lebih yang terdiri dari bidan, ketua PKK (istri Kepala Desa), Kader PKK lainnya, kader posyandu yang aktif, perwakilan RT dan Dusun dan biasanya adalah orang yang sama disetiap musyawarah. Meskipun demikian yang hadir dalam musyawarah desa belum melibatkan kelompok masyarakat diluar struktur pemerintahan dari mulai tingkat desa, dusn dan RT/RW, apalagi kelompok marginal, mereka dinilai hanya sebagai penerima manfaat dan bukan pembuat perencanaan apalagi mengambil keputusan. Peran perempuan dalam musyawarah desa masih sebatas hadir saja, belum menyampaikan pendapat secara personal kepada pemerintahan desa dan tokoh masyarakat desa.

Selain dipaparkan beberapa hasil penelitian, KPKM juga memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada di desa. Berikut rekomendasi yang diberikan:

  1. Perlu regulasi Kabupaten terkait dengan desa yaitu terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa sehingga menunjang akuntabilitas social dan inklusi social.
  2. Perlu adanya pendampingan dalam implementasi dana desa, yang mengawal proses dari mulai perencanaan sampai evaluasi agar pelaksanaan pembangunan desa tercipta akuntabilitas social dan inklusi social.
  3. Implementasi dana desa perlu menciptakan akuntabilitas social dalam pembangunan desa.
  4. Perlu pelatihan dan peningkatan kapasitas perangkat desa, anggota BPD dan LPMD.
  5. Perlu adanya pedoman dan petunjuk teknis tentang keberadaan BUMDES di desa.
  6. Perlunya melibatkan kelompok marjinal yang ada di Desa Bukor seperti perempuan, janda, lansia, buruh tani, ODHA, penderita kusta dan difabel dalam membuat perencanaan agar terwujudnya kegiatan/ program yang inklusif.
  7. Perlunya memanfaatkan ruang-ruang yang ada di desa sebagai media komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.

Dari kesimpulan pada workshop ini, warga desa Bukor belum menyadari bahwa kegiatan mereka sehari-hari dan Sumber Daya Alam yang dimiliki merupakan modal untuk membangun desa kearah yang lebih baik. Hal tersebut dikarenakan rendahnya sumber daya manusia untuk memanfaatkan “harta karun” yang tersimpan di Desa Bukor. Melalui KPKM ini diharapkan program desentralisasi desa dapat menjadikan desa memiliki dan memanfaatkan potensi desa sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup warga desa. Tentunya pembangunan desa ini dilakukan dengan partisipasi seluruh kalangan yang terkait, meliputi pemerintah yang tanggap akan aspirasi warga (Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dll), warga aktif yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat (Kades, Komunitas Desa, Musdes, dll), dan pihak ketiga yaitu masyarakat (ODHA, Difabel, janda, lansia, dll).

[red, Admin]

Related posts

Leave a Comment